11 September 2017
Dari regulasi menjadi kenyataan, setelah dukungan dari Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bank Jambi diberikan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs), hari ini, Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia meresmikan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi melalui penandatanganan Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent - LoI) untuk implementasi SDGs di Provinsi Jambi.
Penandatanganan ini dihadiri oleh Zumi Zola, Gubernur Jambi, Dr. Bambang Sudibyo, Ketua BAZNAS, Muhamad Yani, CEO Bank Jambi dan Wakil Direktur UNDP Indonesia, Francine Pickup. Bersamaan dengan penandatanganan tersebut, terdapat juga acara kick-off untuk menandai pembangunan empat PLTMH di Kabupaten Merangin dan Sarolangun yang dijadwalkan untuk beroperasi pertengahan 2018. Pengkajian lapangan untuk mengindentifikasi lokasi PLTMH telah usai dilaksanakan.
Akses listrik sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di provinsi Jambi. Provinsi ini berada dibawah standar rata-rata nasional dengan rasio elektrifikasi 86.89 persen dibandingkan dengan standar rata-rata nasional yaitu 92.80 persen menurut data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Proyek ini akan mencapai dampak yang lebih besar dengan mencapai lebih banyak orang dan memastikan akses ini dapat menyokong penghidupan dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup bagi komunitas pedalaman yang terpencil.
Sehubungan dengan penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengenai SDGs, Gubernur Jambi, Zumi Zola, secara resmi menyampaikan niatnya untuk mengimplementasikan SDGs. “Jambi sudah siap untuk mengimplementasikan SDGs di level provinsi dan kerjasama dengan UNDP akan menjadi awal yang baik. Kami percaya bahwa inisiatif ini memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Jambi dan tentunya bermanfaat untuk komunitas yang ada,” ujar Zola.
Sementara itu, Wakil Direktur UNDP, Francine Pickup mengatakan: “Penandatangan ini signifikan karena menunjukkan komitmen dari provinsi untuk mempercepat pembangunan manusia yang berkelanjutan. Regulasi dari Presiden menggaris besarkan peran penting dari setiap provinsi untuk mengimplementasikan SDGs. Provinsi Jambi akan menjadi provinsi pertama yang secara resmi menjadikan regulasi tersebut kenyataan”.
Didanai oleh Global Environment Facility (GEF) dan bekerja sama dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, proyek berjangka lima tahun, Market Transformation through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in the Energy Sector (MTRE3) ini, mendukung rancangan dan implementasi atas aksi mitigasi perubahan iklim dalam menggenerasi energi dan sektor pengguna akhir energi, termasuk mendukung pembangunan PLTMH.
